RPP Terpadu

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) A.Standar Kompetensi: PKN Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah Bahasa Indonesia 7. Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak IPS 2. Mendeskripsikan lingkungan rumah dan sekolah SBK Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa B.Kompetensi Dasar PKN 4.2 Melaksanakan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahasa Indonesia 7.1 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3-5 kata dengan intonasi yang tepat. 8.1 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan huruf tegak bersambung. IPS 2.2.3 Menyebutkan benda-benda yang ada di dalam setiap ruangan. SBK 8.2 Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dua dimensi dengan teknik menempel. C. Materi Pokok 1. Memahami peraturan yang berlaku di masyarakat. 2. Membaca dalam menulis. 3. Mendeskripsikan letak bangunan. 4. Menempel gambar. D. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menjelaskan akibat melanggar peraturan. 2. Menyebutkan contoh-contoh peraturan yang berlaku di masyarakat. 3. Membaca teks dengan lancar dengan intonasi yang tepat. 4. Menyebutkan benda-benda yang ada di dalam setiap ruangan. 5. Menuliskan kalimat sederhana dengan ejaan yang benar. 6. Mengekspresikan diri melalui karya seni dengan teknik menempel. E. Tujuan Pembelajaran Setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, mempresentasikan karya kelompoknya, serta melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat: 1) menjelaskan akibat melanggar peraturan dngan tepat, 2) menyebutkan contoh-contoh peraturan yang berlaku di masyarakat dengan benar, 3) membaca teks dengan lancar dengan intonasi yang tepat, 4) menyebutkan benda-benda yang ada di dalam setiap ruangan dengan baik, 5) menuliskan kalimat sederhana dengan ejaan yang benar, dan 6) mengekspresikan diri melalui karya seni dengan teknik menempel. F. Kegiatan Pembelajaran 1. Kegiatan Awal a. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa untuk berdoa. b. Guru melakukan presensi terhadap siswa. c. Siswa diberi penguatan atau motivasi untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. d. Siswa dikondisikan agar siap untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Kegiatan Inti Eksplorasi a.Siswa menyanyikan lagu “Siap Belajar”. b.Guru memberikan apersepsi pada siswa. c.Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. d.Siswa diberi arahan oleh guru terkait dengan klasifikasi lingkungan rumah dan sekolah. e.Siswa melakukan game mengklasifikasikan kemudian menempelkan gambar benda-benda yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah secara berkelompok. f.Siswa diberikan apresiasi terhadap hasil kerja mereka dalam game yang ada. g.Setelah game selesai siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Elaborasi a.Siswa Diminta untuk mendiskusikan hasil kerja masing-masing kelompok bersama guru. b.Siswa membaca teks yang berisi peraturan sekolah secara bersama-sama dengan intonasi yang tepat. c.Siswa membaca teks yang berisi peraturan sekolah secara bergantian dengan intonasi yang tepat. d.Ketika siswa dirasa sedang dalam keadaan jenuh diberikan ice breaking. e.Siswa menyebutkan peraturan apa saja yang berlaku di sekolah sesuai teks bacaan. f.Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang akibat melanggar peraturan di lingkungan sekolah. g.Siswa menuliskan kalimat sederhana 3-5 kata yang didikte guru dengan ejaan yang benar. Konfirmasi a. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi-materi yang dirasa belum paham. b. Guru memberikan penguatan pada materi yang disampaikan siswa dan membenarkan materi yang belum benar. c. Siswa diminta untuk membuat simpulan secara kelompok. 3. Kegiatan akhir a.Siswa bersama guru membuat sebuah kesimpulan yang benar secara bersama-sama. b.Siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu. c.Secara bersama-sama siswa bersama guru mengoreksi pekerjaan tugas. d.Siswa diberika pesan moral terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan dengan materi yang baru saja disampaikan. e.Siswa diberikan apresiasi terhadap hasil belajar dan proses belajar yang telah dilaksanakan. f.Siswa menutup proses pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. G. Alat dan Sumber 1.Alat a.Gambar benda-benda yang ada di lingkungan sekolah (pahlawan, gambar burung garuda, papan tulis, rak buku) b.Gambar benda-benda yang ada di lingkungan rumah (meja makan,kompor ) c.Chart bacaan dan syair lagu “Siap Belajar” d. Lem e.Lembar Evaluasi 2.Sumber a.Buku Paket PKN Kelas 1 b.Buku Paket Bahasa Indonesia Kelas 1 c.Buku Paket IPS Kelas 1 d.Buku Paket SBK Kelas 1 H. Penilaian 1.Tes Lisan 2.Tes Tertulis Guru Kelas Kepala Sekolah Isna Hidayat, M.Pd. Shobirin, M.Pd. NIP 19920701 201805011 012 NIP. 19560823 19980812

Mengukir Prestasi di Sulawesi

Nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, kembali berkibar dalam ajang karya tulis tingkat nasional. Satu tim dari PGSD Kampus III FIP UNY berhasil meraih juara III dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) tingkat nasional yang diadakan oleh UKM KPI Universitas Hasanuddin, Makassar, bersama Kemenkominfo, MITI Indonesia, dan juga DIKTI. Tim tersebut beranggotakan Isna Hidayat (PGSD 2010), Des Maninda C. Dewi (PGSD 2010), dan Lutfiana (PGSD 2011). LKTM tersebut terangkai dalam rangkaian acara Indonesian Youth Festival of Science (INOVASI) 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 2—5 November 2012. Acara ini mengusung tema “Membangun Teknologi Maritim Berbasis Pendidikan Karakter Menuju Kemandirian Bangsa”. UNY memberangkatkan dua tim dalam acara INOVASI 2012 kali ini. Satu tim dari PGSD FIP UNY dan satu lagi perwakilan dari UKM Penelitian UNY. Isna Hidayat dan kawan-kawan berhasil menjadi juara III dari 15 tim yang lolos seleksi tahap I. Karya tulis ilmiah yang diusung oleh kelompok tersebut berjudul “Dolpina; Media Penanaman Wawasan Nusantara sebagai Implementasi Pendidikan Karakter”. Dengan berkonsentrasi pada bidang kajian pendidikan pada siswa Sekolah Dasar, gagasan yang diusung oleh tim tersebut mendapat apresiasi besar dari dewan juri, mengingat kondisi pendidikan Indonesia yang dinilai masih carut marut. Salah satu di antara tiga dewan juri yang berasal dari staf ahli MITI Indonesia memberikan apresiasinya terhadap kepedulian tim tersebut dalam menanamkan karakter cinta kebersihan dan cinta lingkungan pada siswa SD. Keluar sebagai juara I tim dari Fakultas Teknik Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, dan juara II diraih oleh tim dari Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Brawijaya Malang. Pengumuman serta penyerahan hadiah dilakukan pada tanggal 5 November 2012 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Ir. H. Tifatul Sembiring, di gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin, Makasar. Rangkaian acara INOVASI 2012 diakhiri dengan kegiatan seminar nasional dengan tema yang sama dengan tema umum INOVASI 2012 “Membangun Teknologi Maritim Berbasis Pendidikan Karakter Menuju Kemandirian Bangsa”. Bertindak sebagai keynote speaker Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam seminar ini disampaikan perlunya inovasi-inovasi tenologi terkini guna mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia ini di segala bidang.

Kejernihan Merombak Kabinet

Belum lama ini ada sebuah isu yang cukup menghebohkan dunia politik di Indonesia.  Tak lepas dari berbagai kondisi kehidupan dunia politik yang ada di Indonesia ini. Setelah adanya kasus Gayus membuat masyarakat semakin resah akan adanya berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi di ‘atas’. Oleh karena itu, melihat kenyataan yang sudah begitu ‘semrawut’ para anggota dewan mengajukan hak angket mafia pajak. Dan akhirnya hank angket mafia pajak urung direalisasikan karena kalah suara dalam voting yang dilakukan. Ada yang sangat menarik dan mengejutkan dalam voting tersebut, Golkar dan PKS memilih untuk menyetujui adanya hak angket. Hal itu berarti kedua anggota koalisi itu berseberangan dengan pemerintah, padahal golkar adalah koalisi terkuat pemerintah.

Sebagi anggota koalisi, seharusnya mereka selalu mendukung segala hal yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi kali ini mereka justru bertentangan dengan pemerintah sebagai anggota koalisi mereka. Tentu saja hal itu langsung mendapat reaksi adaptif dari Partai Demokrat. Berhembus isu akan adanya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Partai Demokrat terindikasi ingin menggatikan posisi menteri-mentri dalam kabinet yang berasal dari Partai Golkar dan PKS. Hal ini mengindikasikan bahwa koalisi terancam pecah. Ketika Partai Golkar dan PKS memilih untuk berseberangan dengan pemerintah, itu menunjukan adanya ketidak serasian dari makna koalisi itu sendiri. Mereka lebih memilih menyuarakan apa yang menjadi pemikiran merekadaripada mempertahankan perjanjian koalisi mereka dengan pemerintah. Banyak menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar dan PKS. Jika memang akan ada reshuffle kabinet dan banyak dari menteri yang berasal dari Partai Golkar dan PKS yang kemudian digantikan. Memang itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima.

Memang harus diakui jika yang namanya koalisi seharusnya selalu mendukung anggota koalisi yang lainnya. Akan tetapi, ketika anggota lain itu berada pada jalur yang salah apakah harus tetap didukung? Ibarat sebuah sepeda, agar dapat berjalan dengan baik, semua bagian dari sepeda tersebut harus bisa berfungsi sebagaiman mestinya. Jika ada yang tidak berfungsi atau rusak maka harus diperbaiki terlebih dahulu, jika tidak bisa diperbaiki maka bagian tersebut harus diganti, karena jika tidak diganti sepeda tersebut mungkin tidak bisa berjalan dengan baik atau bahkan malah tidak bisa berjalan sama sekali. Itulah perumpamaan dari koalisi pemerintah, anggota koalisi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jika ada anggota yang tak sejalan sudah seharusnya diingatkan tapi jika memang sudah tak bisa diingatkan apa boleh buat, perlu dicari anggota baru yang sejalan. Karena suatu pemerintahan jika memiliki berbagai pandangan dan tafsiran yang bertentangan yang berbeda akan sulit untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun baru berjalan kurang lebih 2 tahun, bisa saja koalisi pemerintahan benar-benar akan pecah, tak peduli Golkar adalah koalisi terkuat pemerintah. Mungkin saja Golkar justru akan menjadi oposisi pemerintah. Pasalnya, tak hanya kali ini Golkar dan PKS bersuara lantang berseberangan dengan pemerintah. Golkar dan PKS termasuk 2 partai yang dalam pemilu 2009 kemarin memiliki suara yang cukup besar, jadi tak heran jika mereka berani bersuara menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Dalam kondisi seperti ini, pasti akan ada bargaining position di dalam pemerintahan. Koalisi bisa saja terus berlanjut jika ada hal-hal yang menjadi sebuah kesepakatan bersama antara partai-partai anggota koalisi tersebut. Jika memang sudah tidak sejalan, pasti akan terjadi perpecahan dalam koalisi itu. Dan tindakan selanjutnya pasti akan terjadi adalah adanya reshuffle atau  peggantian menteri-menteri. Entah kenapa jika ada koalisi yang pecah pasti akan ada menteri dari pihak partai yang diajak koalisi yang digantikan. Jika memang benar terjadi pergantian menteri, hendakya bukan hanya sebagai salah satu bentuk ‘balas dendam’ yang dilakukan oleh pemerintah karena merasa telah dikhianati dalam berkoalisi. Pemerintah harus tetap berpandangan jernih dalam melakukan penggantian menteri-menteri. Pemerintahan SBY-Budiono yang berakhir pada tahun 2014 nanti harus tetap menjaga konsistensi mereka dalam menjalankan pemerintahan yang baik dalam rangka mensejahterakan warganya.  Penggantian tersebut harus ditujukan untuk mencapai tujuan bersama, untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk berbagi jabatan atau  melanggengkan kekuasaan saja.

Oleh: Isna Hidayat Mahasiswa PGSD FIP UNY, dalam Harian Jogja edisi Selasa 15 Maret 2011

Stigma Sosial vs Realitas

Harga minyak dunia yang kian melambung membuat pemerintah dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kalangkabut mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Berbagai wacana telah digagas dan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan Kementrian ESDM sempat berusaha menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram menggunakan BBM bersubsidi  bagi orang yang mampu. Suatu hal yang sebenarnyatidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Kini ada wacana  lagi bahwa semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wakil Rakyat di seluruh Indonesia wajib menggunakan BBM non subsidi. Akankah wacana tersebut akan terlaksana atau bernasib sama dengan wacana-wacana sebelumnya yang terbengkalai tanpa adanya realisai yang jelas?

Stigma sosial yang dimiliki oleh PNS dan Wakil Rakyat yang identik dengan kalangan menengah keatas menjadi alasan munculnya wacana tersebut. Namun yang patut dipertanyakan apakah stigma tersebut memang benar?

Faktanya banyak PNS yang hidup sederhana bahkan ada pns yang sampai berhutang banyak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika demikian apakah PNS dapat dikatakan termasuk dalam golongan kelas menengah keatas?  Ditengah beban kehidupan yang berat, terlebih di kota-kota  besar dengan tingkat biaya hidup lebih tinggi membuat para Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mengatur keuangan mereka agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Belum lagi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak-anak mereka. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar pada sektor pendidikan, namun hal tersebut belum dapat membebaskan warganya dari biaya pendidikan yang melambung.

Selain itu belum ada regulasi yang jelas terkait tata cara pelaksanaan dari wacana tersebut. Bayangkan saja bagaimana cara membedakan masyarakat yang merupakan PNS dan bukan PNS atau siapa yang merupakan Wakil Rakyat atau bukan Wakil rakyat? Perlukah menunjukan kartu pengenal sebelum membeli BBM.

Wacana diatas merupakan sebuah wacana yang kurang efisien untuk diterapkan dalam rangka mengatasi masalah subsidi pemerintah yang kian membengkak untuk BBM. Harga BBM non subsidi yang mencapai 2 kali lipat harga BBM bersubsidi jika dibebankan kepada semua PNS dan Wakil Rakyat tentu bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Hal ini justru akan menambah beban kehidupan yang kian hari semakin berat. Pemerintah tidak bisa menyamaratakan kemampuan ekonomi mereka, karena tak semua PNS dan Wakil Rakyat termasuk dalam golongan menengah ke atas. Sehingga wacana tersebut harus dikaji lebih dalam lagi, jangan sampai terdapat sebuah kebijakan yang pada akhirnya justru membebani masyarakat dan bukan menjadi solusi yang tepat.

Oleh : Isna Hidayat Mahasiswa PGSD FIP UNY, dalam Harian Jogja Edisi Selasa 26 Juli 2011